KUANTAN SINGINGI, (4matanews)– Mantan Wakil Ketua DPRD Kuantan Singingi sekaligus Staf Khusus Bupati Kuansing nonaktif, H. Saifullah Aprianto, menyoroti isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp500 miliar.
Menurut Saifullah, apabila informasi tersebut benar, maka kondisi tersebut menjadi pertanda bahwa tata kelola keuangan daerah sedang menghadapi persoalan serius dan membutuhkan langkah cepat dari para pemangku kebijakan.
Ia mengibaratkan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar.
“Kalau benar tunda bayar sampai sekitar Rp500 miliar, berarti kapal yang bernama Kuantan Singingi mulai oleng. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin kapal itu akan karam di tengah lautan,” ujarnya pada Kamis (16/6/2026)
Saifullah menilai para pemimpin daerah sebagai nahkoda dan juru mudi memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat sekaligus menyusun langkah penyelamatan keuangan daerah.
“Rakyat adalah penumpang kapal. Mereka tentu berharap ada kepastian dan solusi, bukan justru dibiarkan bertanya-tanya terhadap kondisi yang terjadi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar hak-hak pegawai maupun kewajiban kepada pihak ketiga, dampaknya dapat mengganggu pelayanan publik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, Saifullah meminta seluruh jajaran pemerintah lebih fokus membenahi tata kelola pemerintahan, meningkatkan disiplin anggaran, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Terkait isu yang beredar mengenai kehidupan pribadi sejumlah pejabat daerah, Saifullah menyebut hal tersebut merupakan pembicaraan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, hingga kini belum ada bukti maupun keterangan resmi yang dapat memverifikasi kebenaran isu tersebut.
Ia berharap seluruh penyelenggara pemerintahan dapat menjaga integritas, memberikan teladan yang baik, serta bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian, keterbukaan, dan solusi nyata agar Kabupaten Kuantan Singingi dapat keluar dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi,” tutupnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai kebenaran angka tunda bayar yang disebutkan. Informasi tersebut merupakan pernyataan narasumber dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait. (red)
