Pekanbaru , 4matanews.com– Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Al-Azhar Pekanbaru dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga transparansi anggaran yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyuarakan keresahan terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat. Mulai dari melemahnya nilai rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan anggaran daerah, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran menjadi sorotan utama.
Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Noprianda Ramadhan, mengatakan mahasiswa tidak boleh tinggal diam ketika berbagai persoalan masyarakat belum mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan.
“Hari ini kami berdiri di depan gedung rakyat untuk mempertanyakan satu hal sederhana, masihkah negara berpihak kepada rakyatnya? Sebab yang kami lihat, rakyat semakin susah sementara para pemegang kekuasaan terlihat semakin nyaman,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Noprianda, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.
Ia menilai masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan, serta mempertahankan kondisi ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, yang muncul justru berbagai persoalan terkait pemborosan anggaran dan konflik politik yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan masyarakat.
Mahasiswa juga meminta DPRD Riau tidak hanya menjadi tempat penyaluran aspirasi, tetapi mampu mengawal dan memperjuangkan berbagai tuntutan masyarakat secara nyata.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian pemborosan anggaran negara, menjaga stabilitas ekonomi, transparansi pengelolaan anggaran beasiswa, penyelesaian defisit daerah, serta pengusutan berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti gaya hidup sebagian elite yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Ketika rakyat dipaksa hidup hemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Saat masyarakat diminta memahami kondisi negara, yang terlihat justru konflik dan perebutan kepentingan. Ini ironi yang menyakitkan,” kata Noprianda.
Sementara itu, Koordinator Umum aksi yang juga Presiden Mahasiswa STIE Riau, Ahmad Adnan, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya pemerintahan dan demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa hadir untuk memastikan suara masyarakat sampai kepada para pengambil kebijakan dan tidak berhenti hanya sebagai slogan di jalanan.
“Kami melihat masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan secara serius, mulai dari tekanan ekonomi, transparansi anggaran hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat semakin menurun karena persoalan-persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, aksi yang dilakukan bukanlah akhir dari perjuangan mahasiswa. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Riau.
“Aksi hari ini adalah awal dari pengawalan yang lebih panjang. Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan. Demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi juga harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh DPRD Riau maupun pihak-pihak terkait. (rls)
